REKONSTRUKSI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM ERA UMAR BIN KHATTAB: DARI SENTRALISASI OTORITAS MENUJU PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Abstract

Kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua pada masa Khulafaur Rasyidin menarik dikaji karena berhasil membangun sistem pemerintahan Islam yang teratur di tengah perluasan wilayah yang pesat. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses pengangkatan, sistem pemerintahan, tantangan yang dihadapi, serta relevansi kepemimpinan Umar bin Khattab terhadap pemerintahan masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan dengan tahapan penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data dianalisis menggunakan kerangka teori legitimasi kekuasaan Max Weber (karismatik, tradisional, dan legal-rasional) serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Umar dibangun atas legitimasi yang kuat melalui musyawarah dan pembaiatan. Legitimasi tersebut diwujudkan melalui sistem birokrasi yang teratur, yaitu pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk pemisahan lembaga peradilan (qadha), serta pembentukan lima diwan yang menangani ketertiban, pekerjaan umum, ketentaraan, perpajakan, dan keuangan negara. Umar juga mampu menyesuaikan kebijakan dengan keberagaman wilayah dan keadaan krisis tanpa meninggalkan prinsip syariat, serta mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang masih relevan bagi kepemimpinan masa kini.