An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)

OTORITAS HADIST DALAM PEMBENTUKAN NILAI PENDIDIKAN

2026-10-09T04:27:24+07:00

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang memiliki kedudukan penting dalam memberikan landasan bagi pembentukan nilai-nilai pendidikan. Otoritas hadis tidak hanya berfungsi sebagai penjelas terhadap ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk sikap, perilaku, karakter, dan kepribadian peserta didik. Penelitian ini membahas otoritas hadis dalam pembentukan nilai pendidikan sebagai upaya untuk memahami kedudukan, fungsi, dan kontribusi hadis dalam proses pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam serta menganalisis perannya dalam membentuk nilai-nilai pendidikan, seperti keimanan, akhlak, tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan terhadap Al-Qur’an, kitab-kitab hadis, buku, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis memiliki otoritas yang kuat dalam pembentukan nilai pendidikan karena Nabi Muhammad saw. tidak hanya menyampaikan ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga memberikan keteladanan melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dapat dijadikan sebagai dasar dalam membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, otoritas hadis memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik secara utuh

Pengawasan Kepala Madrasah dan Kedisiplinan Kinerja Guru: Studi Kualitatif di MI Al-Qoryah Pemalang

2026-10-25T08:08:22+07:00

Kedisiplinan pengajar di madrasah ibtidaiyah berhubungan dengan cara kepala madrasah mengatur pengawasan, bukan hanya sekadar adanya peraturan. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan tindak lanjut, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengawasan kepala madrasah terhadap disiplin kinerja guru di MI Al-Qoryah, Pemalang. Studi lapangan kualitatif deskriptif ini menggunakan wawancara dengan pimpinan madrasah, pengajar, staf administrasi, dan orang tua siswa yang tercatat dalam lima rekaman suara pada September 2026, didukung observasi nonpartisipan awal di ruang guru dan halaman madrasah, dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui triangulasi sumber. Hasil menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan setiap tahun (administrasi pada September, proses pembelajaran pada Oktober), dilaksanakan melalui absen, mesin sidik jari, laporan bulanan, rapat dinas, dan kunjungan mendadak, serta diikuti dengan pembinaan personal yang bersifat persuasif dan pemberian penghargaan. Rintangan muncul akibat situasi keluarga dan kesibukan pagi para guru, ketidakbersediaan mengelola administrasi, serta masalah teknis. Evaluasi dari orang tua menunjukkan bahwa aspek layanan untuk siswa belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengawasan. Temuan ini menggambarkan pengawasan yang menggabungkan kontrol dan pembinaan di satu madrasah, dengan batasan data yang terutama bersumber dari wawancara dan didukung observasi terbatas

IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN NELAYAN MUSLIM MINORITAS DI KELURAHAN REO KABUPATEN MANGGARAI

2026-10-21T12:09:35+07:00

Praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan nelayan tradisional di Kelurahan Reo merupakan solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan permodalan dalam aktivitas penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme sistem bagi hasil, mengidentifikasi faktor penghambat, serta mengkaji peran sistem bagi hasil dalam mewujudkan kemandirian nelayan Muslim minoritas ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan dua bentuk akad, yaitu akad mudharabah dan musyarakah, dengan pembagian keuntungan serta risiko berdasarkan kesepakatan awal. Praktik ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mencakup unsur kerelaan (ridha), kejelasan akad, keadilan, amanah, transparansi, serta memberikan kemaslahatan. Meskipun demikian, kemandirian nelayan belum sepenuhnya tercapai secara optimal karena masih terdapat ketergantungan modal dan sebagian kecil kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kemandirian modal serta pencatatan akad secara tertulis guna meningkatkan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam kerja sama

PERAN BUDAYA SEKOLAH DALAM MENANAMKAN TANGGUNG JAWAB DAN DISIPLIN SISWA DI SD NEGERI KALIPAGU

2026-11-04T11:53:07+07:00

Budaya sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang berpotensi mendukung penanaman nilai tanggung jawab dan disiplin pada siswa sekolah dasar. Artikel ini membahas peran budaya sekolah dalam menanamkan kedua nilai tersebut dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri Kalipagu. Kajian berangkat dari pengamatan terhadap infografis struktur kelas, jadwal piket, dan daftar siswa berprestasi, kegiatan senam setiap Rabu dan Jumat, pembiasaan membaca Asmaul Husna setiap Kamis pagi, serta kondisi lingkungan sekolah yang tampak rapi dan bersih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan diarahkan pada bentuk budaya sekolah, pembagian tanggung jawab, rutinitas yang berkaitan dengan disiplin, kebersihan lingkungan, serta peluang menghubungkan kebiasaan sekolah dengan nilai-nilai PAI. Uraian menunjukkan bahwa media kelas dan kegiatan rutin dapat menyediakan konteks pembiasaan tanggung jawab dan disiplin. Namun, keberadaan program belum dengan sendirinya membuktikan internalisasi nilai pada seluruh siswa. Peran arahan, keteladanan guru, konsistensi pelaksanaan, dan bukti perilaku tetap perlu diperhatikan dalam menilai proses penanaman karakter.

Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama

2026-10-16T23:02:06+07:00

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menanamkan dan memperkuat sikap moderasi beragama (wasathiyah) di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Agama Islam dalam membangun sikap moderasi beragama pada peserta didik serta mengidentifikasi strategi penerapannya dalam lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui kajian terhadap berbagai literatur ilmiah, buku referensi, dan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam berperan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, inklusivitas, sikap saling menghargai, dan akhlak mulia (akhlakul karimah). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kurikulum yang berwawasan kebangsaan, keteladanan guru, penerapan metode pembelajaran yang dialogis dan moderat, serta peningkatan literasi digital keagamaan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama melalui Pendidikan Agama Islam dapat menjadi upaya strategis untuk membentuk peserta didik yang religius, toleran, dan mampu menghargai perbedaan, sekaligus mencegah berkembangnya sikap intoleransi dan pemikiran radikal. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu mendukung terciptanya kerukunan antarumat beragama, keharmonisan sosial, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DIALEKTIKA KEADILAN DAN STABILITAS POLITIK: ANALISIS HISTORIS KEPEMIMPINAN KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB (656-661 M)

2026-11-02T06:53:50+07:00

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika tata kelola pemerintahan Islam serta pergolakan politik internal secara komprehensif dimensi biografis, transisi legitimasi politik, instrumen kebijakan administratif, serta eskalasi konflik fundamental. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka (library research), dengan sumber data berupa literatur historiografi Islam klasik dan tinjauan artikel ilmiah terkini. Hasil kajian mengindikasikan bahwa suksesi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat pada 35 H/656 M melalui transisi kekuasaan yang kontroversial pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Kebijakan radikal Ali yang diimplementasikan meliputi pembenahan tata kelola administratif, optimalisasi distribusi Baitul Mal, pengetatan pengawasan aparatur negara, hingga peletakan fondasi keilmuan Nahwu demi menjaga otentisitas linguistik Arab, serta bertujuan membersihkan praktik nepotisme era sebelumnya. Kendati demikian, langkah progresif tersebut justru mengusik kenyamanan kubu oligarki Quraisy lama (Bani Umayyah) yang kehilangan hak istimewa ekonomi dan politik mereka, sehingga terjdi konflik besar, yakni Perang Jamal, Perang Siffin, arbitrase Tahkim, hingga Perang Nahrawan. Analisis ini menyimpulkan bahwa kegagalan konsolidasi kekuasaan Ali bukan disebabkan oleh kelemahan personal, melainkan benturan keras antara idealisme reformasi birokrasi melawan arus balik kepentingan oligarki lama. Secara substantif, fase kepemimpinan ini merefleksikan pentingnya keadilan distributif, akuntabilitas moral, kearifan kepemimpinan, serta kohesi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM : TELAAH ALQURAN, HADIS, DAN LITERATUR PENDIDIKAN INKLUSI

2026-10-16T15:27:43+07:00

Pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan aspek yang penting dalam menciptakan pendidikan yang adil, inklusif, dan menghargai martabat setiap manusia. Dalam perspektif islam, Layanan pendidikan semestinya terbuka bagi siapa saja, terlepas dari perbedaan kondisi fisik atau keterbatasan yang mereka alami. Artikel ini bertujuan mengkaji prinsip pendidikan bagi penyandang disabilitas berdasarkan ajaran islam serta keterkaitannya dengan konsep pendidikan inklusif. Penelitian ini memakai desain kualitatif yang bertumpu pada penelusuran kepustakaan, dengan cara menelaah Al-Quran, hadis, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas. Hasil telaah ini mengungkapkan bahwa ajaran Islam memuat sejumlah prinsip dasar, di antaranya perlakuan yang adil , setara, cinta, menghormati harga diri, serta martabat manusia, dan menghargai keberagaman, prinsip ini dijadikan dasar dalam menciptakan pendidikan inklusi. Prinsip-prinsip tersebuat sesuai dengan dengan pendidikan inklusi yang menekankan kesetaraan kesempatan belajar yang sama, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, serta menghilangkan diskriminasi. Namun, penerapan prinsip tersebut memerlukan dukungan berupa fasilitas yang mudah diakses, kemampuan guru dalam menyesuaikan pembelajaran, serta Sekolah berperan aktif bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat dalam mendukung terjadinya kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, penggabungan nilai-nilai islam dengan prinsip pendidikan inklusi bisa menjadi fondasi konseptual untuk menciptakan pendidikan yang mendukung, adil, dan bermartabat terhadap peserta didik penyandang disabilitas.

Manajemen Pembinaan Santri di Pondok Pesantren: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi di Darussa’adah 3 Bugel Kedung Jepara

2026-10-25T08:15:53+07:00

Artikel ini bertujuan mengkaji pengelolaan pembinaan santri di Pondok Pesantren Darussa’adah 3 Bugel Kedung Jepara, dengan perhatian pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui wawancara dengan pengasuh, pengurus, pendamping, alumni, dan santri aktif. Pengasuh menyampaikan bahwa perencanaan dibicarakan melalui musyawarah antara pengasuh dan anggota keluarga yang terlibat dalam pengelolaan pesantren, sedangkan pelaksanaan harian melibatkan pendamping dan pengurus santri; seorang pengurus, namun, menggambarkan pembinaan berjalan tanpa program formal tertentu. Kegiatan yang disebutkan meliputi salat berjamaah, mengaji, kajian bandongan, khitobah, tarbiyah, dan rutinitas keagamaan bersama. Pengawasan memanfaatkan absensi digital dan manual, pengamatan langsung, CCTV, serta informasi guru dan masyarakat, sedangkan pemantauan media sosial disebut oleh pengasuh. Pelanggaran ditindaklanjuti melalui teguran, tugas edukatif, membaca Al-Qur’an, dan, pada pelanggaran berat atau berulang, pemanggilan santri, pelibatan orang tua, atau skorsing, meskipun urutannya dijelaskan berbeda oleh para informan. Disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian paling sering disebut sebagai hasil pembinaan, sedangkan pengaruh teman sebaya, rasa malas, dan media sosial disebut sebagai hambatan. Temuan ini diperkuat melalui observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan santri serta telaah dokumen pesantren, meliputi pembagian tugas pengurus, tata tertib, dan absensi kegiatan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pembinaan berlangsung melalui rutinitas keagamaan, pembiasaan, keteladanan, pengawasan, dan tindak lanjut pelanggaran secara terpadu.

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ZAKAT PERTANIAN DI KECAMATAN ADONARA KABUPATEN FLORES TIMUR NTT

2026-10-21T20:06:25+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi ekonomi zakat pertanian di Kecamatan Adonara yang diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar per tahun, namun realisasi pelaksanaannya masih sangat rendah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian masih terbatas dan beragam. Sebagian besar masyarakat telah memahami zakat sebagai kewajiban dalam Islam, namun pemahaman mereka terfokus pada zakat fitrah. Masyarakat cenderung menyamakan zakat pertanian dengan sedekah hasil panen atau menyamarkannya dengan zakat fitrah tanpa memperhatikan ketentuan fikih seperti nisab, kadar zakat (5% atau 10%), serta waktu pembayarannya. Selain itu, terdapat miskonsepsi pada lahan garapan sistem bagi hasil di mana penggarap menganggap kewajiban zakat berada pada pemilik lahan. Hambatan utama dalam pelaksanaan zakat pertanian meliputi rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat (BAZNAS) dan tokoh agama, kuatnya tradisi berbagi secara lokal, serta persepsi ekonomi sebagian petani yang merasa beban operasional pertanian masih tinggi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa guna mengoptimalkan potensi zakat pertanian demi kesejahteraan masyarakat.

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENGADAAN SARANA PRASARANA BIDANG OLAHRAGA DAN LINGKUNGAN SERTA IMPLIKASI TERHADAP PEMBELAJARAN DI MTs FUTUHIYYAH 1 MRANGGEN

2026-11-04T14:08:02+07:00

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi pengadaan sarana prasarana bidang olahraga dan lingkungan, menganalisis faktor yang menghambatnya, serta menelaah implikasinya terhadap pembelajaran PJOK di MTs Futuhiyyah 1 Mranggen, Demak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan kepala madrasah, wakil kepala bidang sarana prasarana, guru PJOK, siswa kelas VII, VIII, dan IX, alumni, dan komite madrasah, serta observasi non-partisipan dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa madrasah memiliki sembilan jenis sarana olahraga dalam jumlah kecil dan belum memiliki lapangan utama sehingga memakai GOR dengan sistem sewa. Hambatan utamanya adalah keterbatasan lahan dan fasilitas, yang menimbulkan ketergantungan pada penyedia lapangan dan pada jadwal bersama unit lain dalam satu yayasan. Hambatan ini berimplikasi pada berkurangnya waktu praktik, penggunaan lapangan dan alat modifikasi yang menempatkan guru sebagai penyangga, serta pengalaman siswa yang beragam. Proses pengadaan sendiri tidak dapat ditelusuri karena dokumen anggaran dan pengadaan tidak dapat diakses. Berdasarkan teori manajemen sarana prasarana dan ketergantungan sumber daya, hambatan pengadaan di madrasah ini lebih tepat dipahami sebagai persoalan akses terhadap prasarana daripada kekurangan alat semata. Temuan bersifat kontekstual pada satu madrasah

Analisis Profesionalisme Guru: Ditinjau dari Perspektif Keislaman dan Perspektif Kebangsaan

2026-10-18T21:50:39+07:00

This study aims to analyze teacher professionalism from Islamic and national perspectives and to identify the similarities, differences, and points of integration between the two perspectives in improving the quality of education. This study employs a library research method with a qualitative approach. The data were obtained from 10 relevant scientific journal articles published between 2021 and 2025. Data collection was conducted through documentation and literature review, while data analysis employed systematic content analysis. The findings indicate that all studies share a common view of teacher professionalism as an important factor in improving the quality of education. The Islamic perspective emphasizes teacher professionalism in terms of ethics, moral character, spirituality, trustworthiness, and exemplary conduct. Meanwhile, the national perspective emphasizes pedagogical, professional, social, and personal competencies, integrity, professional codes of ethics, and the ability to adapt to developments in educational technology. Of the 10 articles analyzed, most studies were found to discuss teacher professionalism partially, focusing on only one particular perspective. Therefore, this study proposes the concept of “Holistic Professionalism” as an integration of Islamic values and national professional standards. This concept positions Islamic values as the moral and spiritual foundation, while the national perspective serves as a measurable operational framework. The integration of these two perspectives is expected to produce professional teachers who demonstrate strong competencies, possess good character, and are capable of addressing the challenges of twenty-first-century education

REKONSTRUKSI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM ERA UMAR BIN KHATTAB: DARI SENTRALISASI OTORITAS MENUJU PRINSIP GOOD GOVERNANCE

2026-11-03T14:20:07+07:00

Kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua pada masa Khulafaur Rasyidin menarik dikaji karena berhasil membangun sistem pemerintahan Islam yang teratur di tengah perluasan wilayah yang pesat. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses pengangkatan, sistem pemerintahan, tantangan yang dihadapi, serta relevansi kepemimpinan Umar bin Khattab terhadap pemerintahan masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan dengan tahapan penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data dianalisis menggunakan kerangka teori legitimasi kekuasaan Max Weber (karismatik, tradisional, dan legal-rasional) serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Umar dibangun atas legitimasi yang kuat melalui musyawarah dan pembaiatan. Legitimasi tersebut diwujudkan melalui sistem birokrasi yang teratur, yaitu pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk pemisahan lembaga peradilan (qadha), serta pembentukan lima diwan yang menangani ketertiban, pekerjaan umum, ketentaraan, perpajakan, dan keuangan negara. Umar juga mampu menyesuaikan kebijakan dengan keberagaman wilayah dan keadaan krisis tanpa meninggalkan prinsip syariat, serta mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang masih relevan bagi kepemimpinan masa kini.

PEMILIHAN MEDIA DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN PAI: SINTESIS MANFAAT PEDAGOGIS KREDIBILITAS KONTEN KEISLAMAN DAN AKSESIBILITAS

2026-10-16T15:27:43+07:00

Pemanfaatan teknologi digital dalam evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) membuka peluang untuk menghadirkan proses penilaian yang lebih interaktif. Salah satu media yang dapat digunakan ialah Quizizz, yaitu aplikasi kuis digital yang berpotensi mendukung keterlibatan peserta didik dalam kegiatan evaluasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan Quizizz sebagai media evaluasi pembelajaran PAI, khususnya berkaitan dengan motivasi dan hasil belajar siswa, serta mengidentifikasi potensi dan keterbatasan penggunaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari publikasi ilmiah yang relevan mengenai penggunaan Quizizz, evaluasi digital, minat belajar, motivasi, dan hasil belajar dalam pembelajaran PAI. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk membandingkan dan menyintesiskan temuan dari berbagai penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa Quizizz berpotensi mendukung evaluasi yang lebih interaktif dan mendorong keterlibatan siswa. Sejumlah penelitian melaporkan peningkatan hasil belajar, tetapi penelitian lain menemukan pengaruh negatif yang signifikan terhadap hasil belajar. Sementara itu, temuan lain menunjukkan hubungan positif antara penggunaan Quizizz dan minat belajar. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas Quizizz bergantung pada konteks pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta kesesuaian penerapannya dengan tujuan evaluasi.

MENGANALISIS MASALAH ETIKA YANG TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI, PROSES PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DAN MANAJEMEN PROYEK

2026-11-01T11:14:35+07:00

The development of information technology has provided various benefits in data management, decision-making, and business processes. However, the use of information systems also raises several ethical issues that require careful consideration, particularly regarding privacy, data security, information accuracy, accountability, and transparency. This study aims to analyze ethical issues related to the use of information systems, information systems development processes, and project management. The method employed is a literature review involving the examination of relevant scholarly sources, including academic journals, books, and publications on information technology ethics. The discussion focuses on identifying ethical risks in data collection and utilization, developers’ responsibilities in designing secure and fair systems, and project managers’ roles in ensuring compliance with ethical standards and applicable regulations. The findings are expected to demonstrate that the implementation of ethical principles, data protection, accountability, and transparency is essential to creating responsible information systems. Therefore, integrating ethical considerations into every stage of system development and project management is necessary to strengthen user trust and minimize the negative impacts of information technology use.

Keywords: Information Systems Ethics, Data Privacy, Information Security, Information Systems Development, Project Management.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dalam pengelolaan data, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proses bisnis. Namun, penggunaan sistem informasi juga menimbulkan berbagai permasalahan etika yang perlu diperhatikan, terutama terkait privasi, keamanan data, akurasi informasi, tanggung jawab, dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan etika yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi, proses pengembangan sistem informasi, dan manajemen proyek. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal akademik, buku, dan publikasi terkait etika teknologi informasi. Pembahasan difokuskan pada identifikasi risiko etis dalam pengumpulan dan pemanfaatan data, tanggung jawab pengembang dalam merancang sistem yang aman dan adil, serta peran manajer proyek dalam memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan peraturan yang berlaku. Hasil kajian diharapkan dapat menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika, perlindungan data, akuntabilitas, dan keterbukaan merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem informasi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi pertimbangan etika dalam setiap tahapan pengembangan sistem dan manajemen proyek diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna serta meminimalkan dampak negatif penggunaan teknologi informasi.