PERAN AYAH DALAM PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN: TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

2026-05-03T05:57:00+07:00

Dalam praktik di masyarakat dan kecenderungan putusan pengadilan, hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian seringkali secara otomatis jatuh ke tangan ibu, terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Hal ini sering kali menyebabkan peran ayah menjadi terpinggirkan atau sekadar dibatasi pada fungsi pemberi nafkah material semata. Padahal, secara psikologis, anak tetap membutuhkan kehadiran figur ayah (father involvement) untuk perkembangan identitas dan emosionalnya, meskipun orang tua telah berpisah. Penyajian tulisan ini didasarkan pada analisis data kepustakaan dengan model analisis deskriptif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Hukum Keluarga Islam di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban ayah meskipun hak asuh berada di pihak ibu. Namun, tinjauan Hukum Keluarga Islam kontemporer mulai menekankan bahwa tanggung jawab ayah tidak berhenti pada aspek finansial. Konsep kemaslahatan anak (al-maslahah al-fudla li al-thifl) menuntut adanya peran ayah yang lebih aktif dalam bimbingan moral dan agama agar anak tidak kehilangan orientasi pasca perceraian

ANALISIS TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN LUAR NEGERI UNTUK MENGHINDARI REGULASI: TINJAUAN YURIDIS DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

2026-05-07T10:06:39+07:00

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa hukum paling krusial dalam siklus hidup manusia yang melibatkan dimensi sakral (keagamaan) sekaligus dimensi administratif (kenegaraan). Di Indonesia, legitimasi suatu pernikahan diatur secara ketat melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan yang sah di luar negeri tidak serta-merta tercatat dalam database kependudukan Indonesia. Pasangan tersebut wajib melakukan pelaporan administratif agar hak-hak keperdataannya terlindungi di dalam negeri. para ulama kontemporer sepakat bahwa pencatatan pernikahan adalah sebuah kewajiban berdasarkan metode Maslahah Mursalah. Penyajian tulisan ini didasarkan pada analisis data kepustakaan dengan model analisis deskriptif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Keputusan untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri demi menghindari regulasi domestik tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Keabsahan perkawinan tersebut sering kali memicu ambiguitas hukum, konflik yurisdiksi, dan ketidakpastian perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan istri maupun anak yang dilahirkan. Ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia, mereka dihadapkan pada kewajiban pelaporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Islamic Law Journal

PERAN AYAH DALAM PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN: TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

ANALISIS TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN LUAR NEGERI UNTUK MENGHINDARI REGULASI: TINJAUAN YURIDIS DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM